Keamanan Papua Disorot Usai Pembakaran Pesawat, Pembunuhan Pilot, dan Tewasnya Ibu Hamil
Rangkaian insiden kekerasan di Papua kembali menempatkan situasi keamanan daerah itu di bawah sorotan tajam. Dalam beberapa hari terakhir, sebuah pesawat perintis milik PT AMA registrasi PK-RCY dilaporkan dibakar di Lapangan Terbang Balinggama, Yahukimo, Papua Pegunungan, yang oleh Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 diduga dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Di lokasi yang sama, Bandara Ipdeheik, Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, pilot PT AMA Air asal Amerika Serikat, Nicholas F Goselin, menjadi korban penembakan dan pembakaran hingga tewas. Di saat hampir bersamaan, di Intan Jaya, Papua Tengah, seorang ibu hamil tujuh bulan dilaporkan meninggal akibat kontak senjata antara pasukan TNI dan kelompok TPNPB-OPM.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyebut rangkaian peristiwa ini sebagai indikator ancaman keamanan yang masih sangat nyata di sejumlah wilayah Papua dan membutuhkan perhatian serius negara. Ia menekankan bahwa pembakaran pesawat serta serangan terhadap pilot sipil memukul infrastruktur transportasi yang vital bagi daerah terpencil, termasuk distribusi logistik, pelayanan kesehatan, dan mobilitas masyarakat. Dave mengutuk penyerangan terhadap tenaga sipil tersebut dan mendesak aparat penegak hukum segera memburu pelaku agar kejadian serupa tidak berulang, sembari menegaskan bahwa negara wajib menjamin keamanan bagi seluruh warga, termasuk pekerja sipil di daerah rawan.
Di Intan Jaya, Dave menyampaikan duka mendalam atas tewasnya ibu hamil beserta janin yang dikandungnya dalam insiden baku tembak di Desa Weandoga, Distrik Sugapa. Berdasarkan kronologi yang diterimanya, kelompok bersenjata yang dikaitkan dengan OPM disebut berlindung di belakang honai milik warga untuk menyerang aparat di bawah Pos J2, Desa Bilogai, sehingga warga sipil yang tidak terlibat konflik terdampak kontak senjata. Dave menegaskan bahwa hilangnya nyawa warga sipil tidak boleh dianggap lumrah dalam situasi konflik, dan perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi prioritas utama. Ia meminta aparat di lapangan mengedepankan profesionalisme dan kehati-hatian tinggi, sementara kelompok bersenjata juga tidak menggunakan permukiman warga sebagai tempat berlindung atau menjadikan warga sebagai tameng.
Menanggapi eskalasi insiden tersebut, Komisi I DPR mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan di Papua. Dave menilai peningkatan pengamanan tidak cukup dengan penambahan personel, tetapi memerlukan penguatan koordinasi lintas lembaga, pemetaan risiko yang lebih cermat, serta keterlibatan aktif pemerintah daerah dan tokoh masyarakat untuk menjaga stabilitas. Ia menekankan bahwa setiap langkah keamanan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terkoordinasi, sekaligus tetap berpijak pada perlindungan warga sipil dan penghormatan hak asasi manusia. Menyikapi wacana operasi militer masif, Dave memandang langkah tersebut belum diperlukan saat ini dan mengingatkan bahwa pendekatan keamanan perlu dijalankan beriringan dengan upaya peningkatan kesejahteraan di Papua agar rasa aman dapat pulih dan kepercayaan publik terhadap negara semakin menguat.
